Tentang Pajak Daerah
Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam UU N0. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan UU N0. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000.
Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :
- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
BST di Lumajang Disalurkan Mulai Hari Ini
"Total jumlah penerimanya 31.729 orang dan ini menjadi angin sejuk untuk masyarakat, mudah-mudahan ini bisa membantu terdampaknya dari pandemi ini, paling tidak kalau selama ini pendapatannya merosot bisa membantu konsumsi keluarga mereka juga bisa untuk modal," ...
Susu Kambing Etawa Alternatif Tingkatkan Imunitas di Masa Pandemi
Di masa pandemi seperti saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap asupan penambah imun tubuh sangat tinggi. Untuk itu, Susu Kambing Etawa bisa menjadi salah satu alternatif pilihan untuk komoditi penambah imun. ...
Pemkab Lumajang Telah Menyiapkan Isoter
"Menurut saya, hal ini menjadi catatan kepada masing-masing kabupaten/kota karena ini akan memberikan dampak pada proses recovery rate-nya dan pasti akan dipengaruhi dari pasien sembuh yang belum terekam dan hal ini masih menggunakan teknologi kemarin, harapannya nanti akan menjadi Isolasi Terpusat," ...
Forkopimda Lumajang Mengikuti Rakor Sosialisasi PPKM Pasca 25 Juli Secara Virtual
selama seminggu terakhir ini angka kasus terpapar Covid-19 harian di Jawa-Bali menunjukkan penurunan, dirinya juga mengimbau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah agar terus waspada dan tetap konsisten dalam semua kegiatan yang telah dilakukan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, sehingga trend angka kasus terus membaik. ...
Aplikasi Pajak Daerah
Pilih Aplikasi yang ada dibawah ini
Informasi Persyaratan
Persyaratan Mutasi Penuh SPPT PBB-P2
- Surat Permohonan Mutasi Penuh
- Fotokopi KTP / Surat Keterangan dari Desa
- Mengisi SPOP (untuk data tanah)
- Mengisi LSPOP (untuk data bangunan)
- Sudah Lunas Pembayaran SPPT PBB-P2 Tahun Sebelumnya
- SPPT PBB-P2 Asli Tahun Terbaru yang akan dimutasikan
- Bukti Kepemilikan (Sertifikat/Akte Jual Beli/Akte Hibah/Akte Pembagian Hak Bersama/Letter C)
Persyaratan Mutasi Pecah SPPT PBB-P2
- Surat Permohonan Mutasi Pecah
- Fotokopi KTP / Surat Keterangan dari Desa dari masing-masing Pemohon
- Mengisi SPOP (untuk data tanah) Oleh masing-masing Pemohon disertai Gambar Letak Objek Pajak
- Mengisi LSPOP (untuk data bangunan) Oleh masing-masing Pemohon
- Sudah Lunas Pembayaran SPPT PBB-P2 Tahun Sebelumnya
- SPPT PBB-P2 Asli Tahun Terbaru yang akan dimutasi pecah
- Bukti Kepemilikan (Sertifikat/Akte Jual Beli/Akte Hibah/Akte Pembagian Hak Bersama/Letter C)
Persyaratan Pengajuan Penggabungan SPPT PBB-P2
- Surat Permohonan Penggabungan SPPT
- Fotokopi KTP / Surat Keterangan dari Desa dari masing-masing Pemohon
- Mengisi SPOP (untuk data tanah) disertai Gambar Letak Objek Pajak
- Mengisi LSPOP (untuk data bangunan)
- Sudah Lunas Pembayaran SPPT PBB-P2 Tahun Sebelumnya
- SPPT PBB-P2 Asli Tahun Terbaru yang akan digabung
- Bukti Kepemilikan (Sertifikat/Akte Jual Beli/Akte Hibah/Akte Pembagian Hak Bersama/Letter C)
Persyaratan Pengajuan Pembetulan SPPT PBB-P2
- Surat Permohonan Pembetulan SPPT
- Fotokopi KTP / Surat Keterangan dari Desa
- Mengisi SPOP (untuk data tanah)
- Mengisi LSPOP (untuk data bangunan)
- Sudah Lunas Pembayaran SPPT PBB-P2 Tahun Sebelumnya
- SPPT PBB-P2 Asli Tahun Terbaru yang akan dimutasikan
- Bukti Kepemilikan (Sertifikat/Akte Jual Beli/Akte Hibah/Akte Pembagian Hak Bersama/Letter C)
Persyaratan Objek Pajak Baru SPPT PBB-P2
- Surat Permohonan Objek Pajak Baru SPPT
- Fotokopi KTP / Surat Keterangan dari Desa
- Mengisi SPOP (untuk data tanah) disertai Gambar Letak Objek Pajak
- Mengisi LSPOP (untuk data bangunan)
- Fotokopi SPPT Tetangga
- Bukti Kepemilikan (Sertifikat/Akte Jual Beli/Akte Hibah/Akte Pembagian Hak Bersama/Letter C)
Persyaratan Pengajuan BPHTB Jual Beli
- Scan KTP
- Scan SPPT PBB-P2
- Draft Akta Jual Beli
- Foto Akses Jalan
- Denah/Gambar Peta Lokasi
Persyaratan Pengajuan BPHTB APHB
- Scan KTP dan Kartu Keluarga
- Scan SPPT PBB-P2
- Surat Keterangan Waris
- Draft Akta APHB
- Foto Akses Jalan
- Denah/Gambar Peta Lokasi
- Surat Keterangan Beda Nama Jika Ada
Persyaratan Pengajuan BPHTB Hibah
- Scan KTP dan Kartu Keluarga
- Scan SPPT PBB-P2
- Draft Akta Hibah
- Foto Akses Jalan
- Denah/Gambar Peta Lokasi
- Surat Keterangan Beda Nama Jika Ada
Persyaratan Pengajuan BPHTB Waris
- Scan KTP dan Kartu Keluarga
- Scan SPPT PBB-P2
- Surat Keterangan Waris
- Bukti Kepemilikan (Leter C/Sertifikat/Akta)
- Foto Akses Jalan
- Denah/Gambar Peta Lokasi
- Surat Keterangan Beda Nama Jika Ada
Persyaratan Pengajuan BPHTB Pelepasan Hak
- Scan KTP
- Scan SPPT PBB-P2
- Draft Akta Pelepasan Hak
- Akta Pendirian
- Foto Akses Jalan
- Denah/Gambar Peta Lokasi
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Kontak
Hubungi Kami
Lokasi:
Jl. Cokrosujono No. 6
Kel. Jogoyudan, Kec. Lumajang,
Kab. Lumajang, Jawa Timur
Email:
bprd@lumajangkab.go.id
Telepon:
0334 893787