Tentang Pajak Daerah
Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam UU N0. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan UU N0. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000.
Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :
- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Bupati Lumajang Kenalkan Sensasi Wine Coffee pada Tim Jelajah Kopi Nusantara
Cak Thoriq menjelaskan, bahwa Kopi Wine diperoleh dari proses pengolahan kopi yang panjang, sehingga mampu menghasilkan cita rasa yang benar-benar khas. "Jadi kopi yang kita branding ini, memiliki aroma yang kuat dan cita rasa yang khas ...
Pemenang Lomba Fotografi Terima Trophy dan Piagam Penghargaan Bupati Lumajang
Dari 170 peserta yang mengikuti lomba fotografi tersebut akhirnya dimenangkan oleh Yongky Dwi Cahyadi sebagai juara pertama, Benny Wahyudi juara kedua, Irvan Sodiq juara ketiga, Surya Wibisono juara harapan 1 dan M. Maulana Akbar sebagai juara harapan 2. Keputusan pemenang sepenuhnya dilakukan oleh juri fotografer profesional. ...
Bupati Instruksikan Balai Desa Jadi Posko Sementara
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq meminta para camat menggunakan Balai Desa sebagai posko sementara. Intruksi tersebut menyusul pasca terjadinya gempa magnitudo 6,7 SR yang berpusat di barat daya Kabupaten Malang, Sabtu (10/04/2021). ...
Wabup: Kerukunan Merupakan Hal Dasar dan Utama Dalam Pembangunan
"FKUB gambaran bahwa masyarakat kita beragam, masing-masing dari FKUB bisa membawa suara dan aspirasi dari masyarakat, tidak ada lagi mayoritas minoritas, kita harus bergandengan tangan," ujar Bunda Indah. ...
Aplikasi Pajak Daerah
Pilih Aplikasi yang ada dibawah ini
Informasi Persyaratan
Persyaratan Mutasi Penuh SPPT PBB-P2
- Surat Permohonan Mutasi Penuh
- Fotokopi KTP / Surat Keterangan dari Desa
- Mengisi SPOP (untuk data tanah)
- Mengisi LSPOP (untuk data bangunan)
- Sudah Lunas Pembayaran SPPT PBB-P2 Tahun Sebelumnya
- SPPT PBB-P2 Asli Tahun Terbaru yang akan dimutasikan
- Bukti Kepemilikan (Sertifikat/Akte Jual Beli/Akte Hibah/Akte Pembagian Hak Bersama/Letter C)
Persyaratan Mutasi Pecah SPPT PBB-P2
- Surat Permohonan Mutasi Pecah
- Fotokopi KTP / Surat Keterangan dari Desa dari masing-masing Pemohon
- Mengisi SPOP (untuk data tanah) Oleh masing-masing Pemohon disertai Gambar Letak Objek Pajak
- Mengisi LSPOP (untuk data bangunan) Oleh masing-masing Pemohon
- Sudah Lunas Pembayaran SPPT PBB-P2 Tahun Sebelumnya
- SPPT PBB-P2 Asli Tahun Terbaru yang akan dimutasi pecah
- Bukti Kepemilikan (Sertifikat/Akte Jual Beli/Akte Hibah/Akte Pembagian Hak Bersama/Letter C)
Persyaratan Pengajuan Penggabungan SPPT PBB-P2
- Surat Permohonan Penggabungan SPPT
- Fotokopi KTP / Surat Keterangan dari Desa dari masing-masing Pemohon
- Mengisi SPOP (untuk data tanah) disertai Gambar Letak Objek Pajak
- Mengisi LSPOP (untuk data bangunan)
- Sudah Lunas Pembayaran SPPT PBB-P2 Tahun Sebelumnya
- SPPT PBB-P2 Asli Tahun Terbaru yang akan digabung
- Bukti Kepemilikan (Sertifikat/Akte Jual Beli/Akte Hibah/Akte Pembagian Hak Bersama/Letter C)
Persyaratan Pengajuan Pembetulan SPPT PBB-P2
- Surat Permohonan Pembetulan SPPT
- Fotokopi KTP / Surat Keterangan dari Desa
- Mengisi SPOP (untuk data tanah)
- Mengisi LSPOP (untuk data bangunan)
- Sudah Lunas Pembayaran SPPT PBB-P2 Tahun Sebelumnya
- SPPT PBB-P2 Asli Tahun Terbaru yang akan dimutasikan
- Bukti Kepemilikan (Sertifikat/Akte Jual Beli/Akte Hibah/Akte Pembagian Hak Bersama/Letter C)
Persyaratan Objek Pajak Baru SPPT PBB-P2
- Surat Permohonan Objek Pajak Baru SPPT
- Fotokopi KTP / Surat Keterangan dari Desa
- Mengisi SPOP (untuk data tanah) disertai Gambar Letak Objek Pajak
- Mengisi LSPOP (untuk data bangunan)
- Fotokopi SPPT Tetangga
- Bukti Kepemilikan (Sertifikat/Akte Jual Beli/Akte Hibah/Akte Pembagian Hak Bersama/Letter C)
Persyaratan Pengajuan BPHTB Jual Beli
- Scan KTP
- Scan SPPT PBB-P2
- Draft Akta Jual Beli
- Foto Akses Jalan
- Denah/Gambar Peta Lokasi
Persyaratan Pengajuan BPHTB APHB
- Scan KTP dan Kartu Keluarga
- Scan SPPT PBB-P2
- Surat Keterangan Waris
- Draft Akta APHB
- Foto Akses Jalan
- Denah/Gambar Peta Lokasi
- Surat Keterangan Beda Nama Jika Ada
Persyaratan Pengajuan BPHTB Hibah
- Scan KTP dan Kartu Keluarga
- Scan SPPT PBB-P2
- Draft Akta Hibah
- Foto Akses Jalan
- Denah/Gambar Peta Lokasi
- Surat Keterangan Beda Nama Jika Ada
Persyaratan Pengajuan BPHTB Waris
- Scan KTP dan Kartu Keluarga
- Scan SPPT PBB-P2
- Surat Keterangan Waris
- Bukti Kepemilikan (Leter C/Sertifikat/Akta)
- Foto Akses Jalan
- Denah/Gambar Peta Lokasi
- Surat Keterangan Beda Nama Jika Ada
Persyaratan Pengajuan BPHTB Pelepasan Hak
- Scan KTP
- Scan SPPT PBB-P2
- Draft Akta Pelepasan Hak
- Akta Pendirian
- Foto Akses Jalan
- Denah/Gambar Peta Lokasi
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Kontak
Hubungi Kami
Lokasi:
Jl. Cokrosujono No. 6
Kel. Jogoyudan, Kec. Lumajang,
Kab. Lumajang, Jawa Timur
Email:
bprd@lumajangkab.go.id
Telepon:
0334 893787